KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen bersifat final dan mengikat. Namun pengaturan putusan BPSK yang dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen dirugikan berdomisili, merupakan hal yang tidak lazim dalam hukum acara perdata, karena permohonan eksekusi biasanya dilakukan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan, bukan oleh lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang diperoleh dikerjankan dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Suatu putusan yang dikeluarkan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilakukan eksekusi, disini BPSK mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusannya kepada Pengadilan Negeri baik itu untuk proses penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Kesulitan untuk putusan konsiliasi dan mediasi adalah tidak adanya kekuatan paksa untuk dilaksanakan oleh para pihak karena putusan ini didasarkan karena kesepakatan, celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengabaikan hal tersebut. Sedangkan untuk putusan arbitrase untuk dapat dilakukan eksekusi maka harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, dengan pendaftaran ini otomatis BPSK harus membiayai pendaftarannya, sebagaimana diketahui anggaran untuk BPSK sangat kecil disamping itu dalam berpekara di BPSK juga tidak dikenai biaya, akibatnya putusan BPSK hanya menjadi dokumen akhir dari kinerjanya