PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun
2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilian bupati dan wakil bupati tersebut terdapat
situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL
dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU).
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian
hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan
pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yurisdis
empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang
dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Bawaslu
Kabupaten Rokan Hulu bertugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dan
tertib serta menindak lanjuti bahayanya money politik, black campain, juga melakukan
pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan
baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, serta
menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Bawaslu Rokan Hulu memiliki banyak
kendala dalam melaksanakan tugasnya dan sebaiknya Bawaslu mendapat penguatan
melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah, mendapat dukungan dari
lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untuk
melakukan pengawasan serta kesadaranpasangan calon untuk bersikap kooperatif demi
proses demokrasi yang baik.