Journal Of Juridische Analyse https://journal.upp.ac.id/index.php/joja <p>Jurnal Juridische analyse diterbitkan dengan maksud untuk mengumpulkan<br />artikel ilmiah dari peneliti, pemakalah, inovasi, prosiding seminar dan konsep<br />ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum<br />Perdata, Ilmu Hukum Internasional dan Ilmu Hukum Tata Negara yang relavan,<br />kemudian mempublikasikan artikel tersebut. Jurnal Juridische analyse terbit 2 kali<br />dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Isi artikel yang dimuat bukan cerminan<br />sikap dan/atau pandangan Redaksi. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab<br />penulis.</p> en-US Fri, 30 Sep 2022 11:24:35 +0800 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1508 <p>Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahanbahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.</p> Rise Karmilia Copyright (c) 2022 Journal Of Juridische Analyse https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1508 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0800 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT SUKU MANDAILING DIDESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1505 <p>Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat Batang Samo. Tanah ulayat Batang Samo ini sudah banyak dikuasai dan dikelola masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet tanpa sepengetahuan adat setempat.&nbsp; Tanah ulayat ini juga diperjualbelikan tanpa prosedur dan legalitas yang diketahui oleh hukum adat setempat. Untuk itu penulis tertarik mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahnya yaitu bagaimana legalitas dan prosedur dalam pemanfaatan tanah ulayat adat mandailing Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan Apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, atau penelitian. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Secara legalitas tanah ulayat suku mandailing Batang Samo Semenjak orang mandailing bisa mengusir masyarakat Lubu, pada saat itu juga suku mandailing mendirikan tujuh kampung dan seluruh wilayah perkampungan tersebut menggelilingi kerajaan Rambah. Karena perjuangan suku mandailing sangat luar biasa maka Raja Rambah memberikan sebuah hadiah kepada masyarakat mandiling. Prosedur pemanfaatan tanah ulayat sebaiknya masyarakat yang ingin membuka ataupun memanfaatkan lahan ulayat harus menghadap kepada raja adat dan setelah itu raja adat baru melakukan surve bersama masyarakat yang ingin membuka lahan tersebut dan dimana letak atau posisi tanah untuk dibuka atau digunakan masyarakat tersebut. Masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat diambil alih langsung oleh datuk-datuk adat setempat jika tanah itu kemudian harinya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai contoh dikelolah perusahaan sesuai dengan kesepakatan datuk adat setempat maka tanah yang di perjual belikan tersebut dapat di kelola perusahaan tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut.</p> Diki Saputra, Almadison Copyright (c) 2022 Journal Of Juridische Analyse https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1505 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0800 PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BUMDES TUNAS MUDA DI DESA BANGUN PURBA BARAT KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1498 <p>Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, merupakan kabupaten yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi, saat ini terdapat sebanyak 153 BUMDes yang tersebar di 153 desa di Kabupaten Rokan Hulu. BUMDes Tunas Muda yang terletak di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba sebagai lembaga yang bergerak di bidang unit usaha dan jasa salah satunya berupa bantuan modal kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur. Pemberian&nbsp; pinjaman kepada masyarakat atau anggota sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ditengah pademi covid-19 dan meningkatkan pendapatan BUMDes dari hasil laba pinjaman&nbsp; nampaknya jauh dari kata sukses karena minimnya pengembalian cicilan uang dari nasabah, yang menyebabkan penghasilan BUMDes menyusut sampai kurang penghasilan. Banyak kendala yang dirasakan BUMDes Tunas muda dalam pemberian kredit pada warga, yakni ada banyak debitur yang tidak penuhi prestasi berbentuk pembayaran hutang dasar seperti yang sudah diputuskan dalam kesepakatan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi kredit macet pada BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan apa faktor kendala dalam penyelesaian krediti macet tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif.</p> PAUZAN, Dani Kurniawansyah Copyright (c) 2022 Journal Of Juridische Analyse https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1498 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0800 KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495 <p>Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (<em>Bijzonder leed</em>) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana, hendaknya diperhatikan sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena: memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pemidanannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Saran peneliti hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.</p> SISKA AMELYA, Fitri Elfiani Copyright (c) 2022 Journal Of Juridische Analyse https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0800 PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1314 <p><em>Pension Fund is a legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits.</em> <em>The legal basis that regulates Pension Funds in Indonesia is Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds.</em> <em>The method used in this research is normative legal research.</em> <em>Based on Article 58 of Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds, it is regulated that anyone is prohibited from intentionally causing the payment of an amount of Pension Fund money that deviates from Pension Fund regulations or participating in transactions involving Pension Fund assets.</em> <em>One of the legal problems that occur in the Pension Fund is the misuse of the Pension Fund by the Pension Fund manager.</em> <em>The sanction is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).</em></p> Andrew Shandy Utama Copyright (c) 2022 Journal Of Juridische Analyse https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1314 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0800