Journal Of Juridische Analyse

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Suci Oktaviani, Rizki Anla Pater — Sun, 30 Apr 2023 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan upaya perlindungan konsumen terhadap
pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan informasi yang detail tentang pemberian susu
formula kepada konsumen serta bagaimana langkah perlindungan konsumen tersebut. Skripsi ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam tehnik penggumpulan data adalah wawancara
dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai
berikut: bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga
kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif seperti diberikannya hak-hak konsumen yakni kenyamanan, keamanan dan keselamatan
konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya
akan diberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika tetap memberikan susu formula kepada anak
maupun ibu yang menyusui seperti teguran bahkan sampai pencabutan izin. Sedangkan upaya hukum
bagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti ada kebijakan
yang diambil langsung oleh pemerintah tentang kewajiban pihak kesehatan untuk memberikan ASI
kepada anak yang usianya masih dibawah 6 bulan.

TINDAK PIDANA PENCAIRAN DANA SIMPANAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR SEBAGAI NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Siska Amelya, Rise Karmilia — Sun, 30 Apr 2023 00:00:00 +0800

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan membuat perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan kredit serta melalui beberapa tahapan dalam mekanisme pemberian kredit.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat terlihat bahwa proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabah meliputi hal-hal yang bersifat keperdataan dan administrasi. Namun, pada titik tertentu, hal-hal tersebut dapat bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana dan menjadi suatu tindak pidana, yaitu apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Bahkan, jika hal tersebut terjadi pada pemutus kredit pada bank pemerintah sebab ketidakhati- hatiannya dalam memutus pemberian kredit kepada debitur sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka terhadap pemutus kredit tersebut dikenakan tindak pidana korupsi.

ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Fitri Elfiani, Rizki Anla Pater — Sun, 30 Apr 2023 00:00:00 +0800

Selain peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal juga peraturan-peraturan lainnya, salah satunya yaitu peraturan kebijakan (beleidsregels) seperti surat edaran (SE). Namun, bagaimana halnya jika SE digunakan dengan sewenang-wenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sumber hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara. Pada masa pandemi covid-19 SE yang diterbitkan oleh pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Kadang kala SE tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak jarang juga SE dijadikan sebagai aturan yang mengikat. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul untuk mengetahui Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yaitu data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwasanya kedudukan SE terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi SE merupakan bentuk peraturan kebijakan yang juga dikenal sebagai Naskah Dinas dalam Tata Naskah Dinas sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Eksistensi dan kekuatan mengikat SE yang diterbitkan selama masa pandemi covid-19 memang menimbulkan pro kontra karena banyaknya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dari banyaknya SE yang ada, masih banyak SE yang format penulisannya berbeda dari ketentuan yang ada. SE sifatnya hanya informatif, maka tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui kewenagan dan bertenatngan dengan peraturan perundang-undangan. SE yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan pengujian terhadap SE tersebut.

EKSISTENSI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Romadhan Lubis — Mon, 01 May 2023 00:00:00 +0800

Tujuan khusus penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui eksistensi fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengetahui hubungan kerjasama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambusai Timur dalam Pembentukan Peraturan Desa telah sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif kemudian disimpulkan dengan metode deduktif. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hubungan tata kerja antara badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan desa yang telah berlaku serta fungsi sebagai badan legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Hubungan kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Timur Masih kurang baik hal ini dikarenakan pemerintahan yang sudah berjalan selama 4 tahun belum ada PERDES yang diciptakan dan dilahirkan oleh pemerintah Desa. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga kurang berjalan baik dikarenakan tidak adanya ruang dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat setempat di sertai luasnya wilayah desa yang membuat dari masing-masing wilayah Dusun di Desa Tambusai Timur kurang di jangkau oleh Badan Permusyawaratan Desa.