Journal Of Juridische Analyse

TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU

Khusnul Anggun Lestari, Almadison — Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0800

Adat sumondo yaitu jika seorang laki-laki menikahi perempuan dan laki-laki tersebut
menggabungkan dirinya ke rumah perempuan dan menetap dirumah istrinya setelah terjadinya
pernikahan. Maka dari itu adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama
pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Mengenai kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuaanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama. Pada masyarakat adat yang ada di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu menurut adat yang berlaku disana bahwasannya ketika terjadi perceraian antara suami istri maka didalam pembagian harta bersama tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan dibandingkan kepada pihak laki-laki. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan adat semondo dalam pembagian harta bersama? Serta Mengapa pembagian harta bersama diadat semondo suku melayu lebih berpihak kepada perempuan? Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yaitu data primer, sekunder dan data tersier. Analisis data dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuaanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama.

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DI INDONESIA

Siska Amelya — Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0800

Setiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat sehingga perludilakukan menangani alternatif dalam upaya menegakkan keadilan restoratif. RUU Nomor 11 0f 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diakomodir untuk ditangani Kenakalan remaja untuk diversi. Peraturan ini mendefinisikan pengalihan adalah pengalihan penyelesaian anak hingga proses peradilan pidana di luar pidana proses peradilan. Diversi wajib dilakukan oleh petugas mulai dari kepolisian penyidik, penuntut umum sampai hakim. Pentingnya penanganan diversi Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan komitmen dari setiap orang petugas untuk menerapkan proses diversi. Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada setiap petugas khususnya penyidik polisi, penuntut umum bahkan hakim terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum Progresif tidak melihat hukum-hukum sebagai produk final, melainkan produk yang secara terus-menerus masih harus dibangun (law in the making). Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturang yang ada, tanpa harus menunggu perubahan (changing the law). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dapat lebih dirasakan manfaatnya, dibutuhkan jasa para pelaku hukum yang kreatif untuk menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan social yang memang harus dilayaninya.

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

Andi Govala, Fitri Elfiani — Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0800

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun
2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilian bupati dan wakil bupati tersebut terdapat
situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL
dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU).
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian
hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan
pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yurisdis
empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang
dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Bawaslu
Kabupaten Rokan Hulu bertugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dan
tertib serta menindak lanjuti bahayanya money politik, black campain, juga melakukan
pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan
baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, serta
menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Bawaslu Rokan Hulu memiliki banyak
kendala dalam melaksanakan tugasnya dan sebaiknya Bawaslu mendapat penguatan
melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah, mendapat dukungan dari
lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untuk
melakukan pengawasan serta kesadaranpasangan calon untuk bersikap kooperatif demi
proses demokrasi yang baik.

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIPERBAHARUI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Siti Rahma — Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0800

lndonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan
agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya
kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang
hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan di dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berangkat dari ketentuan
itu, menunjukkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut syariat/keyakinan dan
kepercayaannya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Tahun 2005, serta Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang
umat Islam untuk melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang bukan
merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang
multikultural. kasus perkawinan beda agama menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung
selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun
oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022
sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Adapun hasil analisis Penulis
Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan
berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga
menurut UU Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka
membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Metode penelitian yang
digunakan penulis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan
metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif
analitis.

MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA INDONESIA

Romadhan Lubis — Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0800

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai Menteri yang melakukan rangkap jabatan sudah diatur, Aturan tersebut tertuang di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, isi dari pasal tersebut adalah menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi perusahaan negara atupun swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBD/APBN. Oleh karena itu, persoalan yang akan dikaji dalam Jurnal ini adalah bagaimana deskripsi menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan bagaimana kedudukan menteri rangkap jabatan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Di dalam kabinet Indonesia Maju, beberapa menterinya tercatat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan organisasi olahraga, dan komisaris perusahaan swasta. Pemerintah menilai bahwasannya presiden memiliki hak prerogratif dalam hal memilih menterinya, dan perihal memilih menteri yang merangkap jabatan adalah kewenangan presiden yang tidak boleh diganggu gugat. Menteri yang melakukan rangkap jabatan jika ditinjau dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia jelas melanggar Undang-Undang dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak legal, tetapi keberadaannya dianggap sah dan diakui oleh negara.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAN

Rise Karmilia, Hariman Haritonga — Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0800

Setiap individu yang telah melakukan tindak pidana, maka berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya. Ketika seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana wanita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun kesimpulan Pertama, bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian sudah terpenuhi dengan cukup baik meski belum maksimal serta evaluasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dilakukan dengan baik yaitu dengan selalu melakukan kegiatan monitoring di Lapas. Kesimpulan Kedua, bahwa jumlah petugas Lapas yang sedikit dan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.