ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA JIWA BARU KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Authors

  • Tri Marina Astati Universitas Negeri Jakarta
  • Rida Prihatni Universitas Negeri Jakarta
  • Hafifah Nasution Universitas Negeri Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.30606/cano.v13i02.4038

Keywords:

APB Desa, Asas Pengelolaan, Kekuasaan Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 serta kendala yang dihadapi dan strategi yang telah diterapkan. Objek penelitian ini adalah Desa Jiwa Baru. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus lapangan dan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, yaitu bagian transparan belum mempunyai website, bagian akuntabel belum terdapat alamat pengaduan, bagian partisipatif belum terdapat swadaya dari masyarakat desa, bagian pendapatan belum memiliki PAD dari swadaya masyarakat desa dan belum mendapat bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, bagian belanja belum membuat anggaran belanja tak terduga, bagian pembiayaan belum membuat dana cadangan, bagian pelaksanaan belum membuat RKAD serta RKKD dan bagian penatausahaan belum membuat buku pembantu panjar. Kendala yang dihadapi yaitu pemerintah desa masih kurang berkoordinasi, kurangnya kesadaran, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pembuatan DPA, kurangnya partisipatif masyarakat desa, keterbatasan media informasi online dan keterbatasan finansial masyarakat desa. Strategi yang telah diterapkan yaitu meningkatkan kerjasama, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, membuat program kerja yang bisa menjadi prioritas, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afriani & Feriina. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. Jurnal Akuntansi Unihaz, 3(1), 117–127. Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). Panduan penggunaan dan pengelolaan dana Desa. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manarung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 1(3), 132–141. Dewi, N. K. (2023). Implementasi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Jurnal Akuntan Publik, 2(1), 139–147. Emzir. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Depok: PT Rajagrafindo. Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Iqtishaduna Journal, Juni(2), 89–95. Fahrul, G., Suryaningsih, & Yahya, K. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Barus, M. J., & Elviani, S. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 9(1), 43–52. Gafar, T. F., Suryaningsih, Zamhasari, & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3), 207–2018. Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa. CV. Dream Litera Buana. Harianto, Mudji, R., & Bambang, M. B. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya. UD. Dalle Nurul Utama. Hasan, e. a. (2021). DESA dan BUMDes. Yogyakarta: Nuta Media. Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2(2), 81–94. Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(1), 16–26. Kasih, N. N., & Astawa, I Nyoman Widhya Kusmawan, I. M. H. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan. 11(1), 11–19. Kemendes PDTT. (2023). Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023: Provinsi-Kabupaten-Kecamatan. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan. https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi

Kemendes. (2022, March 27). 400 TRILIUN DANA DESA DIGELONTORKAN SEJAK 2015, INI HASILNYA. Diambil kembali dari https://kemendesa.go.id/: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desaKemenkeu. (2018). KAJIAN DANA DESA: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kemenkeu. (2021, Maret 31). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. Diambil kembali dari https://djpb.kemenkeu.go.id/ Kemenkeu. (2022, June 23). Current Issue Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. Diambil kembali dari https://klc2.kemenkeu.go.id/: https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/current-issue-kebijakanpengelolaan-dana-desa-2ac05014/detail/ Linggariama, Betriana, M., & Chairani, A. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pada Desa Menanti Kabupaten Muara Enim. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(4), 3755–3766. Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 163–172. Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 1(2), 95–105. Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(3), 214–231. https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group. Muharman, A. B. E. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. JAN Maha, 4(5), 43–53. Musyafa, A. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru. Jurnal Visi Manajemen, 6(1). Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi, 4(1), 1200–1209. Pemerintah Pusat. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Pusat. (2014b). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemred. (2023, September 19). Diambil kembali dari Majalah Fakta: https://majalahfakta.id/masyarakat-keluhkan-penggunaan-dana-desa-didugatidak-transparan/ Purnama, D., & Puspasari, O. R. (2019). Sistem Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 5(2), 137– 145. https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.4050 Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Medan: Enam Media.

Redaksi. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa. Https://Bungko.Desa.Id/. https://bungko.desa.id/berita/pengelolaan-keuangan-desa/# Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2021). Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 5(1), 17. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3177 Rudy. (2022). BUKU AJAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Muda. Sulawesi Selatan : PUSAKA ALMAIDA. Satori, D., & Komariah, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA CV. Satria, E. (2022, June 17). Diambil kembali dari Sumse.inews.id: https://sumsel.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-eks-kades-di-muara-enimterdiam-diborgol-jaksa Sudaryana, B. (2018). Metode Penelitian Teorii dan Praktek Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Bandung: ALFABETA CV. Suharsaputra, U. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, KUalitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama. Susan, E. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(2), 952–962. Syahbana, P. (2022, December 2). Diambil kembali dari Detik.Com: https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6439066/korupsiberjamaah-dana-desa-rp-15-m-kades-bpd-di-muara-enim-ditangkap Tohari, Gunarianto, & Khojanah. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Widyagama National Conference on Economics and Business, 20, 607–619. Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. Jurnal FEB UNMUL Kinerja, 16(1), 10–21. Yayat, R., Al’Libani, R. R., Putri, T. R., & Ardianto, M. (2021). Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 14. Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, 4(3), 177–190. Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahub 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(3), 412. Yuwono, T. P. (2022, January 28). Diambil kembali dari Kementerian KeuanganRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedahpotensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun2022.html#:~:text=Pagu%20Dana%20Desa%20tahun%202022,pagu%20Dana% 20Desa%20tahun%20lalu

Downloads

Published

2025-08-04

How to Cite

Marina Astati, T., Prihatni, R., & Nasution, H. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA JIWA BARU KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 13(02), 8–24. https://doi.org/10.30606/cano.v13i02.4038

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.