ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA KOPERASI PERTANIAN SAWIT BUNGA IDAMAN DENGAN PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA DI DESA RANTAU BINUANG SAKTI (RBS) KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERKARA NO
DOI:
https://doi.org/10.30606/sungkai.v11i1.2185Keywords:
Cancellation Agreement, Cooperation Agreement, CooperativeAbstract
Since the authority to grant oil palm plantation business permits was handed over to the Regency/City Government, the area of plantation business land in the Regency/City area has increased. Rokan Hulu Regency has the potential for large enough land for the development of oil palm plantations, but on the other hand, oil palm plantation business activities in Rokan Hulu Regency also have negative impacts, namely the occurrence of various conflicts between local communities and plantation companies both regarding community land and development of plantations for the community, conflicts over land between oil palm plantation companies. In the last 5 years, there have been conflicts between communities. The community demanded that the management of the Kopsa Bunda cooperative bring the community together with PT PIS II and the Rokan Hulu cooperative service. However, after a time the management of the Kopsa Bunda Cooperative instead carried out a credit agreement with Bank Mandiri Syariah and PT PIS II, the people of Rantau Binuang Sakti sued PT PIS II. The results of the research conducted are the cooperation agreement for the development of oil palm plantations between the Bunga Idaman Oil Palm Agricultural Cooperative and PT. Perdana Inti Sawit Perkasa in Desa RBS Kec. District fullness Rohul in Case No: 190/PDT.G/2021/PN.PBR was declared void. The form of settlement for the cancellation of the agreement is through settlement by bringing this case to court and the decision to cancel this agreement is decided by the Judge in court because it is through the Court that has the right and proves that something can be canceled.
Downloads
References
Buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung:Citra Aditiya Bakti,Bandung 2002
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Propesionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
Ahmad Rafiq, Perkebunan dari NES ke PI, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 1998
A.Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
Budihardjo, Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa, Bandung : Alumni, 1999
Djaja Meliala, Perkembangan Hukum PerdataTentang Benda dan Hukum Perikatan,Nuansa Aulia, Bandung, 2007
Elly Erawati, Herlien Budiono,Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform Program, Gramedia, Jakarta, 2010
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia,cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya diBidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010
J. Satrio, Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (BagianPertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Bandung, 2010 ,
R.Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT Bale, Bandung 1986
Salim HS, Hukum Kontrak Dalam Teori Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, SinarGrafika, Jakarta, 2003
Sri SoedewiMasjchoen Sofwan, Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan Menurut Hukum Indonesia, Alumni, bandung,2000
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR: 07 Juni 2022
