SOSIALISASI BAHAYA KECANDUAN BERMAIN GAME ONLINE BAGI KESEHATAN MENTAL PADA SISWA SMPN 5 RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU
DOI:
https://doi.org/10.30606/jpmm.v2i02.2939Keywords:
Hukum, Legalitas, Hak Atas TanaAbstract
Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah antara berbagai elemen yang ada didalam suatu negara. Pengaturan hak-hak atas tanah harusnya berpihak kepada masyarakat kecil sehingga dapat menciptakan keadilan dan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikkan tanah masyarakat. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan keabsahan formal terkait dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat dari tidak dilakukannya kegiatan pembinaan tentang keabsahan formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beralaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya
Downloads
References
Dewandaru, P. A., Hastuti, N. T., & Wisnaeni, F. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah
Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Notarius, 3(1).
Effendie, B. (1993). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan
Pelaksaanya. Bandung : Alumni
Ismail, I. (2011). Sertifikat Sebagai alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53 Th XIII
Kusuma, D. A., Rodliyah, & Sahnan. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat
Bukti Yang Kuat. Jurnal ius, 5 (2).
Perangin, Effendi, 1991, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Pers, Jakarta.
Purnamasari , Irma Devita, 2013, Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan, Mizan Pustaka,
Bandung.
Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S., & Mulada, D. A.. (2020). Pendaftaran Tanah
Warisan Yang Belum Dibagi Waris. Jurnal Kompilasi Hukum, 5 (1).
Sale, A., Saleng, A., Suriyaman, A., Pide, M., Patittingi, F., Nur, S. S., & Lahae, K. (2010).
Bahan Ajar Hukum Agraria. Makassar : AS Publishing.
Santoso, U. (2010). Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
Supriadi. (2020). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria.
Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Zulkifli, Siti Rahma, Almadison
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
